dimadura
Beranda Tomang Sumenep Para Pedagang Kelontong Keluhkan Mangkraknya Bangunan Foodcourt di Pantai Lombang

Para Pedagang Kelontong Keluhkan Mangkraknya Bangunan Foodcourt di Pantai Lombang

Cropped Cropped Dimadura Logo2 1 150X150 1NEWS SUMENEP, DIMADURA — Para pedagang kelontong di kawasan wisata Pantai Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumenep, Jawa Timur mengeluhkan mangkraknya bangunan foodcourt yang dinilai mengganggu aktivitas jual beli dan sama sekali memberi manfaat ekonomi.

Proyek senilai Rp359.936.000 yang bersumber dari APBD 2024 itu diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis. Sementara pelaksananya, CV AWBS, hingga kini tidak memberikan respons saat dikonfirmasi.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, sejumlah item material yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan surat dukungan material diduga tidak terealisasi. Komponen penting seperti plafon bangunan, rangka atap baja ringan, serta detail teknis lainnya tidak tampak pada bangunan fisik.

Proyek ini mengacu pada Kontrak Nomor 600.1.15.2/BG024-L-FSK/KTR/435.108.4/2024 dengan ruang lingkup pekerjaan penyelenggaraan bangunan, termasuk pengurusan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Namun kondisi di lokasi berbanding terbalik dengan klaim sebagai fasilitas penunjang pariwisata.

Bangunan foodcourt tampak ringkih, minim material, dan terkesan dikerjakan asal jadi. Sejak dinyatakan rampung, bangunan tersebut tidak pernah difungsikan.

Keluhan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kelontong, inisial IP. Selain tidak ada pedagang yang menempati, kata dia, sejak rampung menurutnya bangunan itu tidak ada aktivitas sama sekali.

Bangunan foodcourt itu bahkan dinilai menghalangi akses pandang dan jalur pembeli ke lapak pedagang lokal. “Selain tidak difungsikan, bangunannya membelakangi kami. Pembeli jadi terganggu,” keluhnya.

Sebenarnya, lanjut dia, keluhan para pedagang kelontong sudah disampaikan sejak awal tapi tidak direspons.

“Ratusan juta uang negara jadi begitu. Strukturnya seperti gardu. Tidak ada plafon, sepertinya memang dikerjakan asal jadi,” kesan IP.

IP juga menyebut masyarakat lokal tidak pernah dilibatkan sejak perencanaan hingga pengerjaan. “Tidak ada. Saya lihat semua tukangnya dari luar,” katanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV AWBS maupun dinas PUTR Sumenep belum memberikan klarifikasi meski telah dikonfirmasi berulang kali oleh sejumlah wartawan.
***

Follow akun TikTok dimadura.id untuk update video berita terbaru.

Follow
Komentar
Bagikan:

Konten Iklan