RPS Dinsos Sumenep Jadi Korban Efisiensi Anggaran, DPRD Segera Lakukan Rapat Darurat

NEWS DIMADURA, SUMENEP-Kondisi Rumah Pelindungan Sosial (RPS) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Jawa Timur, kian memprihatinkan.

Bangunan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara bagi warga dengan permasalahan sosial itu kini terbengkalai akibat kebijakan efisiensi anggaran.

Menyikapi hal ini, DPRD Sumenep akan menggelar rapat darurat bersama Dinas Sosial guna mengevaluasi pemangkasan anggaran yang dinilai berdampak pada pelayanan publik.

Sekretaris Dinsos P3A Sumenep, Kusmawati, membenarkan bahwa pada tahun anggaran berjalan tidak ada alokasi dana untuk perbaikan fasilitas RPS.

Ia menyebut hal itu merupakan imbas dari kebijakan refocusing anggaran yang diterapkan pemerintah daerah.

“Refocusing, Pak. Jadi memang tidak ada anggaran renovasi. Tapi yang penting tempatnya tetap bersih,” kata Kusmawati saat dikonfirmasi, Jumat (18/4/2025).

Baca Juga:

Tahun Ini Kasus HIV/AIDS di Sumenep Capai 80, Enam Pasien Meninggal

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan pembersihan lokasi meski sempat terlihat kumuh. Menurutnya, kondisi tersebut disebabkan sisa material pembangunan aula yang sebelumnya sempat direhabilitasi.

“Saya sudah turun langsung ke lokasi. Sekarang sudah bersih, hanya tersisa potongan kayu kecil dari proyek rehab aula,” ujar dia.

Lebih lanjut, Kusmawati mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran mencapai hampir 60 persen. Hal ini berdampak pada sejumlah program sosial, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana seperti RPS.

Padahal, lanjut dia, fungsi RPS cukup penting sebagai tempat persinggahan sementara bagi warga seperti pengamen atau gelandangan yang terjaring penertiban. Umumnya, mereka hanya tinggal selama tiga hari sebelum dipulangkan ke keluarga masing-masing.

“Biasanya maksimal tiga hari mereka ditampung, lalu kami bantu kembalikan ke keluarganya,” imbuhnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menyatakan akan segera memanggil Dinas Sosial untuk membahas lebih lanjut dampak pemangkasan anggaran tersebut.

RPS sejatinya merupakan bagian penting fasilitas sosial dalam sistem perlindungan sosial yang perlu perhatian serius.

“Kami akan jadwalkan rapat dan menelusuri pos-pos mana saja yang terkena efisiensi,” kata Mulyadi.***