NEWS DIMADURA, SUMENEP–Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU), Jawa Timur, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD setempat, Kamis (17/4/2025).
Dalam aksi ini mahasiswa menggelar aksi di dua lokasi, yakni Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dan lanjutkan ke Gedung DPRD Kabupaten Sumenep.
Mereka memprotes ketidaksesuaian data kemiskinan yang dinilai merugikan masyarakat serta menuntut perbaikan sistem pendataan yang transparan dan akuntabel.
Massa aksi tersebut digerakkan oleh adanya perbedaan signifikan antara data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos P3A) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep.
Dalam catatan Dinsos, terdapat sekitar 277.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 647.000 jiwa tergolong miskin. Sementara itu, data BPS menunjukkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 196.420 jiwa.
Koordinator aksi, Moh Nur Hidayat, menyatakan bahwa selisih data yang sangat mencolok ini menimbulkan kecurigaan.
Ia menyebut ketidakcocokan tersebut bisa berdampak pada distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
“Angka ini terlalu jauh berbeda. Kami khawatir ada manipulasi atau kepentingan tertentu yang bermain dalam proses pendataan. Ini bisa mengakibatkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” ujar Hidayat dalam orasinya.
Mahasiswa juga menyoroti potensi diskomunikasi antar-lembaga, yang menurut mereka menunjukkan lemahnya koordinasi dalam pengelolaan data publik.
Kondisi ini, kata Hidayat, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah.
“Transparansi mutlak diperlukan. Kalau dua lembaga utama saja tidak sinkron, bagaimana mungkin kita bisa berharap pada keakuratan kebijakan?” tambahnya.
Dalam aksinya, ia mendesak agar Dinsos segera membenahi sistem verifikasi data dan membuka akses informasi kepada publik guna menjamin keadilan dalam penyaluran bantuan sosial.
“Kami tidak hanya meminta data yang valid, tapi juga komitmen pemerintah untuk menjalankan program berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegas Hidayat.
Menanggapi unjuk rasa tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, saat menemui masa aksi menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa.
Ia mengaku DPRD telah lama menyoroti ketidaksesuaian data yang bahkan mencakup penerima manfaat yang sudah meninggal dunia namun masih tercatat aktif.
“Kami temukan ada data penerima bansos yang seharusnya sudah tidak ada. Ini menunjukkan sistem pendataan yang bermasalah. Karena itu, kami akan segera memanggil pihak Dinsos untuk meminta klarifikasi dan evaluasi menyeluruh,” ujar Mulyadi.
Mulyadi berencana mengagendakan pemanggilan resmi terhadap Dinsos Sumenep usai rapat paripurna terdekat guna membahas persoalan ini secara mendalam.
“Masalah kemiskinan ini bukan hal sepele. Kita perlu data yang akurat agar intervensi kebijakan bisa tepat sasaran,” pungkasnya.***
