NEWS DIMADURA, SUMENEP–Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menuding Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sumenep mempermainkan nasib rakyat miskin.
Tuduhan itu mencuat setelah mereka menemukan perbedaan signifikan antara data kemiskinan versi Dinsos dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan kantor Dinsos Sumenep, mereka menilai Dinsos tidak serius mengelola data penerima bantuan sosial, pada Kamis (17/4/2025).
Mereka pun melayangkan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah, dengan memberi tenggat waktu maksimal tujuh hari kerja untuk melakukan perbaikan menyeluruh.
Salah satu tuntutan utama BEMSU adalah agar Dinsos segera melakukan verifikasi ulang terhadap daftar penerima bantuan sosial.
Menurut Koordinator Lapangan BEMSU, Moh. Nurul Hidayat, mengatakan selama ini penyaluran bantuan rentan tidak tepat sasaran akibat penggunaan data yang tidak akurat.
“Banyak warga miskin yang seharusnya berhak justru tidak masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, nama-nama fiktif tetap mendapatkan bantuan,” ujar Hidayat.
Selain mempertanyakan validitas data, ia bersama massa aksi juga menyoroti kinerja para pendamping sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dianggap lalai bahkan terlibat dalam praktik manipulasi data.
“Pendamping di lapangan seharusnya menjadi garda terdepan keadilan sosial. Tapi jika mereka abai terhadap prosedur, maka seluruh sistem distribusi bantuan sosial menjadi rusak,” tegasnya.
Hidayat juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan nasional dalam penyaluran bantuan.
Ia mendesak agar proses pemutakhiran data dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.
“DTKS harus segera dievaluasi, bukan hanya secara teknis tetapi juga dari sisi akuntabilitasnya. Ini menyangkut hak masyarakat miskin yang selama ini sering terabaikan,” lanjutnya.
Sayangnya, dalam aksi tersebut tidak ada satu pun perwakilan Dinsos yang menemui massHidaya, Hidayat menilai sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menyikapi persoalan krusial yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat kecil.
“Kalau Dinsos tidak menunjukkan itikad baik dalam 7×24 jam, kami akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar dan tekanan yang lebih kuat,” tandas Hidayat.***
