SUMENEP, DIMADURA–Penanganan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan yang menyeret warga Desa Talango, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, berinisial DR sebagai tersangka menuai persoalan.
Kuasa hukumnya, Zamrud Khan, mempertanyakan dasar penetapan tersangka tersebut.
Ia juga menyoroti laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah yang diajukan kliennya sejak 2024, tetapi dinilai belum mendapat kejelasan.
Zamrud bersama sejumlah rekannya mendatangi Polresta Sumenep pada Senin, 9 November 2026.
Kedatangan mereka untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan laporan sekaligus mempertanyakan proses hukum yang kini justru menempatkan DR sebagai tersangka.
“Kami datang untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara sejak 2024. Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang jelas terhadap laporan klien kami,” kata Zamrud. (9/11/26).
Menurut Zamrud, terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan penyidik, terutama terkait konstruksi perkara dan keterlibatan kliennya dalam dugaan pemalsuan tanda tangan.
Ia menyatakan DR tidak mengetahui ataupun terlibat dalam perbuatan pidana yang dituduhkan.
Zamrud bahkan menyebut tanda tangan salah satu sekretaris desa diduga dibubuhkan oleh Kepala Desa Talango, Adnan.
Ia mengklaim kepala desa tersebut telah mengakui bahwa tanda tangan itu dibuat olehnya.
“Klien kami tidak mengetahui, tidak melihat, apalagi melakukan rangkaian pidana yang dituduhkan. Bahkan, tanda tangan itu disebut telah diakui ditandatangani kepala desa atas nama Adnan,” ujarnya.
Klaim tersebut, menurut Zamrud, semestinya menjadi bagian yang diperiksa secara menyeluruh sebelum penyidik menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Ia juga mempertanyakan alasan DR dijerat perkara pidana, sementara yang bersangkutan disebut sedang mengurus sertifikat tanah.
Zamrud berpendapat, apabila persoalan yang muncul berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah antarpihak, aspek keperdataan perlu terlebih dahulu diperjelas.
Namun, ia meminta penyidik menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan DR sebagai tersangka.
“Klien kami ini sebenarnya korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau persoalan kepemilikan, itu ranah perdata ketika ada pihak lain yang mengklaim,” kata dia.
Selain konstruksi perkara, Zamrud turut mempersoalkan legal standing pihak pelapor.
Pihaknya juga menyinggung dugaan kebocoran hasil gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur.
Menurut Zamrud, informasi hasil gelar perkara tersebut diduga disampaikan penyidik Unit Pidana Umum kepada pihak pelapor.
Ia menilai dugaan itu perlu ditelusuri karena berpotensi memengaruhi objektivitas penanganan perkara.
Zamrud bahkan mencurigai proses hukum yang menjerat kliennya tidak berjalan secara proporsional.
Meski demikian, dugaan adanya perkara pesanan yang disampaikannya masih merupakan tudingan pihak kuasa hukum dan belum mendapat konfirmasi dari kepolisian.
Atas sejumlah keberatan tersebut, Zamrud meminta Polresta Sumenep menggelar kembali perkara untuk mengurai dasar penetapan tersangka.
Ia ingin penyidik menjelaskan secara terbuka proses yang menjadi landasan penetapan DR.
“Kami ingin meminta gelar perkara kembali. Bagaimana prosesnya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Zamrud mengaku telah menyampaikan keberatan itu kepada Kasat Reskrim Polresta Sumenep.
Ia menilai, pejabat tersebut berjanji menindaklanjuti persoalan yang disampaikan.
Zamrud berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menegaskan proses penyidikan yang tidak terbuka justru berpotensi memunculkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Harapan kami, perkara ini berjalan berdasarkan perspektif hukum yang riil dan benar. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan polemik baru,” tuturnya.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Sumenep, Ipda Ach. Ardan, belum memberikan penjelasan mengenai dasar penetapan DR sebagai tersangka maupun perkembangan laporan yang dipersoalkan kuasa hukumnya.
Ia mengatakan akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kasat Reskrim.
“Saya komunikasikan dulu dengan Kasat, nanti by telepon saja,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi. (9/11/26). ***
