Akis Jasuli Resmi Nahkodai DPD NasDem Sumenep 2025-2029

NEWS SUMENEP, DIMADURA –Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem secara resmi menetapkan Akis Jasuli sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Sumenep untuk masa bakti 2025–2029.
‎
‎Kepemimpinan baru tesebut, menjadi momentum baru bagi NasDem di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut untuk melakukan transformasi menyeluruh.
‎
‎Keputusan tersebut tertuang dalam SK DPP Partai NasDem Nomor: 166-kpts/DPP-NasDem/V/2025 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPD NasDem Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
‎
‎Akis Jasuli menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan signifikan di tubuh partai, khususnya dalam memperkuat basis di tingkat akar rumput.
‎
‎”Jabatan ini bukan sekadar posisi struktural, tapi tanggung jawab besar untuk membawa NasDem menjadi lebih solid, modern, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Akis dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).
‎
‎Langkah awal yang akan ditempuh Akis adalah membangun komunikasi intensif dengan jajaran pengurus dan kader melalui agenda silaturahmi.
‎
‎Ia menyebut, penyamaan visi dan strategi antarkomponen partai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemajuan partai.
‎
‎”Silaturahmi ini tidak hanya menjadi ruang temu, tapi juga sarana menyatukan arah, menyusun strategi bersama, dan memetakan langkah konkret ke depan,” paparnya.
‎
‎Lebih lanjut, Akis menekankan pentingnya memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat desa.
‎
‎Ia juga ingin memastikan bahwa NasDem hadir sebagai partai yang responsif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
‎
‎Kepemimpinan baru ini pun disambut antusias oleh para kader, dukungan dari berbagai elemen internal partai mengalir sebagai bentuk kepercayaan terhadap arah baru yang akan dibawa oleh Akis.
‎
‎Para kader optimistis, perubahan akan membawa NasDem Sumenep menjadi kekuatan politik yang lebih relevan dan progresif.
‎
‎Peralihan kepemimpinan tersebut diharapkan membuka babak baru bagi dinamika politik lokal yang lebih terbuka, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang konkret.***