Kacabdin Pendidikan Sumenep Dinilai Tak Netral dalam Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru

NEWS DIMADURA, SUMENEP – Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Sumenep, Dr. Budi Sulistyo, menjadi sorotan karena dinilai tak netral dalam menyampaikan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2025.
‎
‎Penilaian ini muncul setelah beredarnya surat edaran resmi dari Cabdin Wilayah Sumenep yang meminta SMA/SMK swasta di wilayah itu untuk menyebarluaskan informasi dan tautan pendaftaran online Mahasiswa Baru Universitas Bahaudin Mudhary Madura (UNIBA Madura).
‎
‎Imbauan tersebut disampaikan melalui surat edaran bernomor 400.3/451/101.6.24/2025, tertanggal 20 Mei 2025.
‎
‎Dijelaskan, imbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Universitas Bahaudin Mudhary Madura Nomor: 137/S-UNIBA/Rek/V/2025, yang dikirimkan pada tanggal 20 Mei 2025.
‎
‎”Sehubungan dengan masa penerimaan mahasiswa baru Universitas Bahaudin Mudhary Madura, maka kami Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep mengimbau kepada seluruh kepala SMA, SMK, baik negeri maupun swasta untuk menyebarkan link pendafiaran online kepada seluruh siswa siswinya yang kelas akhir guna memudahkan calon mahasiswa dalam melakukan pendaftaran secara online terlampir Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sumenep, Drs. H. Suharto Listyo, dalam keterangan tertulis.
‎
‎Tidak hanya surat edaran, beredar pula materi promosi UNIBA Madura yang menampilkan foto Dr. Budi Sulistyo sebagai figur utama dalam ajakan melanjutkan pendidikan ke kampus tersebut.
‎
‎Hal ini memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama mahasiswa yang menilai langkah tersebut tidak mencerminkan sikap netral seorang pejabat pendidikan.
‎
‎”Jika mau promosikan kampus, kenapa hanya Uniba saja?” kritik Karim, salah satu mahasiswa dari perguruan tinggi swasta di Sumenep, Sabtu (7/6).
‎
‎Ia menilai, seharusnya Kacabdin memberikan ruang informasi yang adil bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tanpa terkecuali.
‎
‎Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah keterlibatan Kacabdin dalam promosi kampus tertentu melanggar prinsip etika dan profesionalitas ASN.
‎
‎”Sikap Kacabdin ini memperkuat tuntutan akan pentingnya netralitas birokrasi, yang mestinya mendukung akses pendidikan yang setara bagi semua kalangan,” tegas aktivis muda Sumenep, Asy’ari.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi lebih lanjut dari pihak Cabdin terkait hal tersebut.***