Oleh: Faishol Ridho | Ketua Umum PC HMI Sumenep 2025‐2026
OKARA, DIMADURA – Kabupaten Sumenep memang ramai dengan seratus lebih Kalender Event setiap tahunnya. Sementara itu, tercatat oleh Pemerintah Pusat, ada sekitar tiga belas ribu lebih anak tidak sekolah (ATS) karena belum pernah sekolah. Baik itu putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.
Fenomena ini cukup terbalik. Satu sisi pemerintah sibuk memprioritaskan kalender event, yang secara esensi adalah hiburan rakyat. Di sisi yang lain, hak pendidikan anak sebagai pelayanan dasar, sebagai upaya mencerdaskan generasi menjadi tanggung jawab atau kewajiban pemerintah, justru dikesampingkan.
Mungkin kalender event dengan beragam festival adalah upaya mensejahterakan masyarakat, ditandai dengan naiknya pendapatan per kapita, dari 39,21 juta menjadi 42,09 juta per tahun. Namun jangan lupa, bahwa kemandirian masyarakat dengan cara urban ke beberapa kota besar telah puluhan tahun tumbuh, dan sempat berpengaruh terhadap pendidikan anak.
Dan, hiburan semacam kalender event hampir setiap lembaga pendidikan telah mengadakan sebagai bentuk kelulusan setiap jenjang sekolah dasar dan menengah. Contoh, Kecamatan Talango dan Kecamatan Dungkek. Maka naiknya pendapatan masyarakat ini tidak bisa diklaim semata kerja pemerintah melalui kalender event
Jarak atau gap kesejahteraan di tengah masyarakat ini ditandai dengan inflasi tinggi 3,42% yang dipengaruhi harga emas, berada pada posisi kedua setelah Kota Surabaya sebesar 3,45% pada posisi pertama.
Inflasi ini tidak berbanding lurus dengan angka kemiskinan yang mencapai 17,02%, yakni posisi ketiga setelah Kabupaten Sampang 20,61% dan Kabupaten Bangkalan 18,25%.
Idelanya, inflasi tinggi berbanding dengan rendahnya angka kemiskinan. Artinya, ketimpangan ini cukup signifikan mengenai kesejahteraan dan kemiskinan, di mana faktor tersebut dipengaruhi oleh urbanisasi masyarakat yang sudah menjadi rahasia publik.
Garis kemiskinan dan inflasi yang tidak berkorespondensi ini memperkuat analisa pengaruh urbanisasi masyarakat terhadap menurunnya rata-rata angka kemiskinan di Sumenep.
Di balik tirai hiburan kalender event melalui festival-festival, ada tersimpan belasan ribu ATS di Kabupaten Sumenep.
Sejauh ini, belum terlihat jelas kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjawab persoalan Anak Tidak Sekolah yang jumlahnya, jika terbagi ke dalam 314 desa, maka ada sekitar 41 anak setiap desa yang tidak sekoalah.
Pendidikan adalah hak bagi anak bangsa agar bisa mengembangkan potensi yang dalam dirinya, menjadi manusia yang cerdas, berlimu dan membentuk dirinya sebagai pribadi-pribadi yang berakhlak.
Pemerintah berkewajiban memenuhi hak dasar tersebut. Sehingga salah satu komitmen kebijakan pemerintah pusat adalah dengan menyelenggarakan Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, yang sejauh ini masih pro‐kontra, dan sebagainya.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumenep naik menjadi 70,54 pada 2025 dari tahun sebelum-sebelumnya yang berkisar di angka 69,78.
Dari angka tersebut, rata-rata lama Sekolah (RLS) cukup rendah, yakni 6,24 dari standart 12. Idealnya, Harapan Lama Sekolah 13,72 bagi perempuan dan 13,49 bagi laki-laki. Sementara pengeluaran per kapita cukup tinggi: Rp 10.631.000/tahun, yang berkisar naik 3,56%.
Dari HLS, RLS dan Pengeluaran per kapita dapat ditarik kesimpulan, hal yang berkaitan dengan pendidikan sangat minim grafik naiknya, dan grafik naik terhadap kesejahteraan yang tidak bisa di klaim satu pihak oleh pemerintah.
Tinjaun beberapa waktu lalu dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai IPM di Kabupten Sumenep perlu diperhatikan, utamanya oleh pemerintah setempat. Sebab, lulusan sekolah yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi hanya sebagian. Faktor yang mempengaruhi minimnya anak yang melanjutkan ke perguruan tinggi ialah lebih memilih bekerja ke luar daerah, seperti ke Bali, Jawa Barat, Tanggerang dan Jakarta.
Dalam hal ini, mungkinkah hegemoni karakteristik kalender event yang menumbuhkan UMKM telah menjadi paradigma pembangunan ditengah masyarakat?
Jika kita telisik lebih jauh, RLS di angka 6,24 tahun menandakan masyarakat Sumenep masih didominasi lulusan Sekolah Dasar.
Jika pun harus menjalankan program strategis Pemerintah Pusat, justru dalam hal ini, Sekolah Rakyat Terintegrasi 49, tahun ini tingkat pendaftar Sekolah Dasar (SD) kurang dari sepertiga kouta. Sementara sekolah menengah pertama (SMP) melampaui kouta, namun tidak sampai ⅓, dan sekolah menengah atas (SMA) tidak mencapai target kouta, 30 siswa.
Rata-rata dari tiga lembaga tersebut, pemerintah Kabupaten Sumenep belum mampu mengoptimalkan peluang yang ada di tengah angka 13.000 anak tidak sekolah.
Paradigma arah pembangunan Kabupaten Sumenep bisa dilihat dari pengambil kebijakan (policy maker). Sebagian pendapat mengatakan, struktur masyrakat akan terbentuk melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dalam sektor pembangunan ekonomi, budaya, politik dan pendidikan.
Kesan rakyat adalah cerminan pemimpin, dalam hal ini lebih tepat agama seorang pemimpin, telah mempengaruhi rakyatnya.
Dengan demikian, maka masyarakat Sumenep akan lebih memprioritaskan hiburan daripada pendidikan.
Di saat kalender event sebagai program prioritas pemerintah telah menjadi hiburan, mulai dari kota menyebar ke pelosok desa, adalah kesempatan bagi anak-anak yang tidak sekolah itu untuk menikmati.
Paradigma pemimpin ini akan membentuk pemikiran anak-anak tentang hiburan dan masa depannya.
