PROBOLINGGO, DIMADURA–Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM SI Kerakyatan Jawa Timur di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo tidak hanya menjadi forum penyusunan agenda organisasi.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi mahasiswa untuk memetakan sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.
Rakerwil yang berlangsung pada Senin (5/10/2026) itu mengusung tema “Lembaran Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Mengukuhkan Independensi, Mengakar pada Aspirasi, Mengawal Keadilan untuk Rakyat”.
Kegiatan pembukaan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda kawasan Tapal Kuda, jajaran UNUJA, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur Moh Iskil El Fatih mengatakan, forum tersebut harus menghasilkan agenda yang dapat ditindaklanjuti setelah Rakerwil berakhir.
Ia menegaskan, organisasi mahasiswa tidak boleh kehilangan fungsi kontrol sosial hanya karena berhadapan dengan pemerintah.
“BEM SI Kerakyatan tidak hadir untuk membenarkan kekuasaan. Kita berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita akan kritik dan kita kawal,” kata Iskil.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, persoalan distribusi BBM, hingga isu keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan.
Menurut Iskil, pemetaan persoalan dalam Rakerwil harus dilanjutkan dengan langkah konkret. Karena itu, berakhirnya forum tidak berarti berakhir pula agenda pengawalan terhadap isu yang telah dibahas.
“Jangan berpikir setelah Rakerwil ini selesai maka persoalannya juga selesai. Justru setelah ini kita mulai bergerak. Apa yang hari ini kita petakan akan kita kawal,” ujarnya.
