REGIONAL – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan skema tunda bayar sejumlah proyek pada 2026 setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat gagal memperoleh pinjaman Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Opsi tersebut dipilih sebagai alternatif pembiayaan pembangunan tanpa harus menanggung beban bunga pinjaman. Pemprov Jabar berencana menyelesaikan pembayaran sejumlah pekerjaan pada tahun anggaran 2027, dengan tetap menjaga proyek infrastruktur prioritas berjalan sesuai rencana.
Dedi menilai, dalam situasi fiskal yang tertekan, pemerintah perlu cermat menentukan pilihan antara menambah utang atau menyesuaikan waktu pembayaran pekerjaan.
“Pilih mana, pilih tunda bayar, pilih pinjam ada bunganya?” kata Dedi, dikutip dari Radar Cirebon, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, tunda bayar tidak serta-merta mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola anggaran. Skema tersebut dinilai bisa menjadi jalan untuk mempertahankan pembangunan di tengah keterbatasan arus kas daerah.
“Ya, mungkin terjadi tunda bayar, kan enggak ada masalah. Tunda bayar itu cermin bahwa pemerintah serius membelanjakan uangnya untuk kepentingan pembangunan,” ujarnya.
Penyaluran DBH Tertunda Tekan Arus Kas
Dedi menjelaskan, tekanan keuangan Pemprov Jabar salah satunya dipengaruhi penundaan penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh pendapatan daerah yang tidak meningkat. Penundaan DBH turut memengaruhi ketersediaan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Sebenarnya kan bukan karena faktor pendapatan yang tidak meningkat. Faktornya kan karena dana DBH-nya ditunda pembayarannya. Ya, nanti mungkin suatu saat akan diberikan,” tuturnya.
