Kondisi itu mendorong Pemprov Jabar menata kembali belanja daerah berdasarkan tingkat urgensi dan kemampuan keuangan. Kegiatan yang belum mendesak berpeluang digeser ke tahun anggaran berikutnya.
Proyek Infrastruktur Tetap Berjalan
Meski menyiapkan opsi tunda bayar, Dedi memastikan proyek infrastruktur yang menjadi prioritas masyarakat tetap dikerjakan pada 2026.
Pemprov Jabar tidak berencana menggeser seluruh proyek ke tahun berikutnya. Penyesuaian lebih diarahkan pada belanja lain yang dinilai belum mendesak.
“Enggak, infrastruktur enggak digeser. Tetap dilaksanakan sekarang. Belanja-belanja lain yang menurut kami itu tidak urgen, itu digeser tahun depan,” kata Dedi.
Melalui kebijakan tersebut, Pemprov Jabar berupaya menjaga pembangunan tetap berjalan sekaligus menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi kas daerah. Sejumlah pembayaran pekerjaan berpotensi diselesaikan pada 2027, sementara belanja nonprioritas dievaluasi untuk menjaga keseimbangan anggaran. ***
