NASIONAL, DIMADURA–Polemik surat penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak hukum baru setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikannya.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkokumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum final.
Menurut Yusril, tidak tersedia lagi upaya hukum untuk menggugat putusan MA tersebut, termasuk melalui peninjauan kembali (PK).
Dengan demikian, pemerintah tinggal menindaklanjuti amar putusan setelah menerima salinan resmi dari lembaga peradilan tertinggi itu.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril, seperti dikutip Antara, Selasa, 10 November 2026.
Putusan yang dimaksud berkaitan dengan perkara kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Perkara tersebut diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi sekaligus membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran.
Pengadilan juga memerintahkan kementerian terkait mencabut dokumen tersebut.
Yusril menjelaskan, pembatalan itu berlaku surut atau ex tunc. Artinya, keabsahan surat tersebut dinyatakan gugur sejak pertama kali diterbitkan pada Agustus 2019, bukan hanya sejak putusan MA dibacakan.
"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah pertimbangan MA mengenai kewenangan mengadili gugatan yang diajukan setelah melewati tenggat waktu.
Menurut Yusril, MA tetap menerima dan memeriksa perkara tersebut karena persoalannya dinilai memiliki kepentingan yang lebih luas daripada sekadar perselisihan antarpihak.
Persoalan itu, kata dia, menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, sehingga batas waktu pengajuan gugatan tidak menjadi penghalang bagi MA untuk memeriksa substansinya.
Yusril juga menjelaskan posisi hukum Gibran dalam perkara tersebut. Wakil Presiden itu tidak dapat mengajukan banding atas putusan kasasi karena bukan merupakan pihak tergugat dalam perkara di MA maupun tergugat intervensi pada tingkat tersebut.
Pihak yang menjadi tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Di sisi lain, Yusril memperkirakan Kemendikdasmen tidak akan menempuh upaya PK.
Kementerian tersebut, menurut dia, kemungkinan segera melaksanakan perintah MA setelah menerima salinan putusan resmi.
"Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tutur Yusril.
Pelaksanaan putusan tersebut juga berpotensi memengaruhi perkara lain yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dalam perkara terpisah itu, Gibran tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Yusril menilai, apabila Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan yang menjadi objek sengketa, objek gugatan dalam perkara di PTUN tersebut tidak lagi tersedia.
Kondisi itu dapat memengaruhi kelanjutan pemeriksaan perkara. Adapun tindak lanjut atas putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) selanjutnya diserahkan kepada Gibran.
Yusril tidak merinci langkah yang akan diambil Wakil Presiden tersebut setelah adanya perkembangan hukum ini. ***
