NEWS DIMADURA, SAMPANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk disalurkan kepada 4.000 penyandang disabilitas di wilayahnya. Namun, pelaksanaan program ini masih menunggu keputusan Bupati Sampang sebelum bisa direalisasikan sepenuhnya.
Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sampang, Zainal Muttaqin, memastikan bahwa bantuan ini akan diberikan kepada ribuan penerima manfaat yang tersebar di berbagai kecamatan.
“Penyaluran program bantuan ini bagi 4.000 penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang,” ungkap Zainal dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).
Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp750 ribu per orang dalam setahun. Dengan nominal ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban hidup penerima manfaat.
“Tentu kami berharap melalui bantuan itu dapat meringankan beban penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya,” tambah Zainal, sebagaimana dilansir Tribun Madura.
Saat ini, Dinsos Sampang masih menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati untuk menentukan jadwal pencairan dana. Proses verifikasi penerima bantuan juga terus dilakukan agar penyaluran tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pemkab Sampang terus berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.
Selain bantuan tunai, pemerintah juga berencana mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang dan membantu mereka menjadi lebih mandiri.
Meski belum ada kepastian kapan bantuan ini akan dicairkan, masyarakat diharapkan tetap bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah daerah.
Dengan adanya program ini, diharapkan para penyandang disabilitas di Sampang bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kesejahteraan dan kehidupan yang lebih layak.***
