NEWS DIMADURA, SUMENEP – Aliansi Mahasiswa Kepulauan STKIP PGRI Sumenep melontarkan kritik atas pelaksanaan Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) yang dinilai tidak profesional dan diskriminatif terhadap mahasiswa kepulauan. Mereka berencana menggelar aksi protes besok, Senin (6/1/224) untuk mendesak pimpinan kampus agar segera membubarkan UPPL.
Dalam pernyataan resmi yang diterima media ini, Minggu (5/1/2024), Korlap Aksi AMK, Diky Alamsyah, menilai terdapat banyak kejanggalan dalam pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
“Seperti ketidaksesuaian antara pendaftaran dan penempatan peserta, pengangkatan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang bukan dari dosen tetap STKIP, serta minimnya pendampingan bagi mahasiswa kepulauan,” bebernya mencontohkan.
Hal tersebut menurutnya telah melanggar aturan dalam buku pedoman PPL, khususnya terkait kualifikasi DPL yang seharusnya memiliki NIDN, gelar minimal S2, serta pengalaman sebagai dosen tetap STKIP selama dua tahun.
“Mahasiswa kepulauan dibiarkan berangkat sendiri ke lokasi PPL tanpa pendampingan, padahal mereka membawa nama almamater, bukan individu. Dalam pedoman jelas tertulis bahwa DPL wajib mendampingi sejak persiapan, pemberangkatan, hingga penarikan,” imbuh Diky lebih jelas.
Pihaknya mengaku juga menemukan adanya beberapa DPL yang ditugaskan ternyata berasal dari guru sekolah, dimana menurut dia, ia seharusnya hanya berperan sebagai guru pamong.
Situasi ini dinilai mencoreng profesionalisme UPPL sekaligus menciptakan ketidakadilan, khususnya bagi mahasiswa yang ditempatkan di daerah kepulauan seperti Raas, Kangean, dan Sapeken.
“Atas dasar itu, aliansi mengajukan empat tuntutan utama,” katanya.
Tuntutan tersebut antara lain sebagai berikut:
- Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja UPPL.
- Mewujudkan integritas dan profesionalisme UPPL tanpa diskriminasi.
- Mengganti DPL yang tidak sesuai dengan pedoman.
- Memberhentikan Ketua UPPL karena dianggap gagal menjalankan tanggung jawabnya.
“Kami menuntut tindakan tegas dari pimpinan kampus untuk memperbaiki sistem PPL agar keadilan bagi mahasiswa kepulauan dapat terwujud,” tandas Diky Alamsyah.***
