Dualisme Kepengurusan PB PGRI Memanas, PPLP Sumenep Justru Angkat Rektor Eks Tersangka

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Di tengah memanasnya konflik kepengurusan di tubuh Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), keputusan PPLP PT PGRI Sumenep yang mengangkat rektor dari kalangan eks tersangka kasus joki CPNS 2008, memantik polemik baru.

Informasi terbaru, sebagaimana dilansir Berita Nasional, Sabtu (4/10/2025), LKBH PB PGRI melaporkan Unifah Rosidi ke Polda Metro Jakarta atas gugatan terkait keputusan Menteri Hukum yang mengesahkan dua PB PGRI, yaitu antara kepengurusan H. Teguh Sumarno dan Mansur Arsyad dengan kepengurusan Unifah Rosyidi.

Menanggapi hal di atas, praktisi pendidikan asal Pamekasan, Hadlari El-Fatih, menilai keputusan PPLP PT PGRI Sumenep menunjukkan lemahnya moral organisasi PGRI di tingkat daerah yang kini terkesan berjalan tanpa kendali etis dari pusat.

“Ketika PB PGRI sedang terbelah karena dualisme kepengurusan, daerah justru ikut terseret dalam keputusan yang mencoreng kredibilitas lembaga pendidikan. Ini seperti wajah buram organisasi yang kehilangan kompas moral,” bebernya kepada media ini, Selasa (7/10/2025).

Menurut Hadlari, pengangkatan figur berstatus eks tersangka ke jabatan rektor, bisa mencederai prinsip dasar pendidikan yang menempatkan keteladanan, moralitas, dan integritas sebagai fondasi utama.

“Kampus adalah simbol moral bangsa, bukan tempat eksperimen bagi mereka yang pernah melanggar hukum. Ketika hukum dan moralitas diabaikan, kampus akan kehilangan legitimasinya di mata publik,” tegas pria lulusan pascasarjana UIN Madura itu.

Baca Juga:

Revitalisasi Kios Pasar Anom Sumenep Mulai dikerjakan, DKUPP Targetkan Rampung dalam Dua Bulan

Lebih lanjut ia menilai, langkah PPLP PT PGRI Sumenep ini memperlihatkan bagaimana dualisme di tingkat pusat menjalar hingga ke daerah, menciptakan efek domino berupa kebijakan yang tidak sinkron dengan nilai organisasi.

“Ketika pusat terpecah, daerah kehilangan arah. Ini bukan hanya soal siapa yang berhak memimpin, tapi soal bagaimana menjaga kehormatan profesi guru yang menjadi ruh dari PGRI itu sendiri,” jelasnya.

Seharusnya PB PGRI, kata dia, baik kubu yang dipimpin oleh Unifah Rosyidi maupun rivalnya, tidak membiarkan konflik internal melemahkan kredibilitas lembaga pendidikan di daerah.

“Ikut prihatin saja. Tidak baik kiranya, jika kampus dijadikan arena kompromi politik organisasi. Dunia akademik harus berdiri di atas moralitas dan keadilan,” pungkasnya.

Sampai berita ini diturunkan, baik pihak Rektorat UPI maupun PPLP PT PGRI Sumenep, belum memberikan tanggapan resmi atas gelombang kritik yang berkembang.

Dikonfirmasi melalui saluran seluler sejak Kamis (2/10), Ketua PPLP Sunaryo dan Sekretarisnya Abu Imam, juga Rektor Asmoni, hingga kini, Selasa (7/10), tetap tidak memberikan tanggapan.***