Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak memulai usulan ini melalui pendekatan politik semata. Jalur yang dipilih adalah penyusunan kajian akademik.
Pendekatan tersebut penting karena setiap perubahan status administrasi membutuhkan argumentasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian akademik menjadi landasan untuk menjelaskan aspek historis, geografis, sosiologis, ekonomi, serta manfaat perubahan nomenklatur terhadap pelayanan publik.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala BRIDA Sumenep Siswahyudi Bintoro menjelaskan bahwa gagasan tersebut lahir dari kebutuhan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Pengakuan terhadap identitas kepulauan diharapkan memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap karakter wilayah Sumenep yang berbeda dengan kabupaten lain di Jawa Timur.
Cara berpikir seperti ini menunjukkan perubahan paradigma. Identitas wilayah ditempatkan sebagai instrumen pembangunan.
Makna Nama
Dalam tata kelola pemerintahan, nomenklatur bukan persoalan kosmetik.
Nama sebuah daerah menjadi identitas resmi dalam berbagai dokumen negara, mulai dari perencanaan pembangunan, pengalokasian program kementerian, penyusunan regulasi, hingga statistik nasional.
Penggunaan istilah "Kabupaten Kepulauan" membawa pesan bahwa wilayah tersebut memiliki karakter geografis yang membutuhkan perlakuan berbeda. Negara akan lebih mudah menyusun afirmasi kebijakan apabila karakter wilayah telah memperoleh pengakuan administratif.
Pengalaman beberapa daerah kepulauan menunjukkan bahwa identitas tersebut memperkuat argumentasi dalam memperjuangkan konektivitas laut, transportasi antarpulau, pelayanan dasar, hingga pembangunan pelabuhan.
