Perjalanan menuju Provinsi Madura masih bergantung pada keputusan politik nasional. Moratorium daerah otonom baru harus dibuka. Persyaratan kewilayahan harus dipenuhi. Kesepakatan antardaerah juga menjadi faktor yang menentukan.
Namun sejarah sering menunjukkan bahwa perubahan besar diawali oleh keputusan-keputusan kecil yang disusun secara sistematis.
Apabila pengakuan terhadap Kabupaten Sumenep Kepulauan berhasil diwujudkan, Madura memperoleh satu pijakan baru. Pijakan itu belum mengubah peta Indonesia.
Pijakan itu akan memperkuat fondasi yang kelak dapat menentukan arah perjalanan Pulau Madura dalam percaturan pembangunan nasional menuju status baru sebagai Provinsi Madura. ***
