NASIONAL, DIMADURA — Pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan memantik perdebatan luas di ruang publik.
Sikap terbuka adik kandung Presiden tersebut yang menyatakan kesiapannya mendatangi kampus-kampus untuk menghadapi para pengkritik program MBG dinilai sejumlah kalangan sebagai pernyataan yang berpotensi memperkeruh situasi di tengah meningkatnya kritik terhadap penggunaan anggaran jumbo program tersebut.
Di sejumlah daerah, gelombang aksi mahasiswa mulai bermunculan dengan membawa berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan hingga transparansi penggunaan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp335 triliun.
Di saat bersamaan, riak perbedaan pandangan juga mulai terasa di internal Forum Masyarakat Indonesia Emas, organisasi yang selama ini dikenal dekat dengan agenda pengawalan program-program pemerintah.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia Jawa Timur periode 2025-2029, Sokip, menilai tantangan terbuka kepada para pengkritik MBG justru berpotensi memunculkan efek domino yang tidak diinginkan.
"Lewat tantangan terbuka kepada para pengkritik program Makan Bergizi Gratis, adik kandung Presiden ini seperti sedang melempar puntung rokok menyala ke atas jerami kering," kata Sokip dalam keterangannya yang diterima media ini, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, perdebatan mengenai MBG saat ini tidak lagi semata-mata berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, melainkan telah berkembang menjadi diskursus yang lebih luas mengenai prioritas anggaran negara, komunikasi politik pemerintah, hingga cara negara merespons kritik publik.
"Baik itu menyangkut prioritas anggaran, komunikasi politik pemerintah, maupun cara negara merespons kritik publik," ujarnya.
Sokip menilai stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjalankan sebuah program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga ruang dialog dengan masyarakat dan kelompok-kelompok kritis.
"Ketika ruang dialog menyempit dan kritik dibaca sebagai ancaman, maka yang muncul bukan lagi konsolidasi, melainkan polarisasi yang berpotensi meluas ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
Potensi Eskalasi
Kekhawatiran serupa juga datang dari internal FORMAS sendiri. Salah seorang fungsionaris FORMAS, Ferry Sibarani, meminta agar pernyataan-pernyataan yang berpotensi memanaskan situasi segera dievaluasi demi menjaga stabilitas politik nasional.
Ia mengingatkan agar dinamika yang berkembang saat ini tidak berkembang menjadi eskalasi sosial yang lebih besar.
"Ingat, banyak warning untuk bulan Agustus. Kita berharap Pak Hashim tidak menjadi pemicu yang membangkitkan kenangan reformasi 1998," tegas Ferry.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan komunikasi publik yang lebih menenangkan dan membuka ruang dialog dibandingkan pendekatan yang terkesan konfrontatif terhadap kelompok pengkritik.
Sikap dan Arah FORMAS
Nada kritik lebih tegas disampaikan salah satu tokoh Koalisi FORMAS, KH Maksum Hidayatullah.
Ia menilai pernyataan Hashim seharusnya tidak disampaikan dalam suasana sosial dan ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar.
"Saya yakin Pak Hashim ini keceplosan. Tetapi mungkin begitulah karakternya. Merasa paling benar sendiri, paling berkuasa sendiri untuk mengurus negeri ini," ucapnya, dalam keterangan yang diterima media ini di WhatsApp SMSI Jatim, Kamis (2/7).
Menurut KH Maksum, FORMAS yang sebelumnya diharapkan menjadi ruang konsolidasi masyarakat sipil dan mitra strategis pemerintah justru berisiko kehilangan arah apabila tidak lagi memberikan ruang bagi kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.
Ia menilai organisasi masyarakat pendukung pemerintah seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penguat kebijakan, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan aspirasi publik.
FORMAS Terbelah
Di tengah menguatnya perdebatan mengenai MBG, dinamika juga disebut mulai merembet ke internal FORMAS. Perbedaan pandangan terkait cara mengawal program pemerintah tersebut disebut semakin terlihat di antara para pengurus dan fungsionaris organisasi.
Sebagian pihak masih mendorong dukungan penuh terhadap MBG sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah yang harus dijaga dan dikawal bersama.
Namun di sisi lain, muncul kelompok yang mulai meminta adanya evaluasi dan pembenahan agar pelaksanaan program lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Perbedaan cara pandang tersebut dinilai tidak hanya menyangkut substansi program, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni bagaimana organisasi pendukung pemerintah menempatkan diri di tengah kritik publik yang terus berkembang.
Mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, mengaku telah lebih dahulu meninggalkan organisasi tersebut karena perbedaan pandangan terhadap kepemimpinan Hashim Djojohadikusumo.
Menurut Yono, organisasi masyarakat yang berdiri untuk mendukung program pemerintah semestinya tetap menjaga ruang kritik serta tidak kehilangan kedekatan dengan aspirasi masyarakat kecil yang menjadi sasaran utama kebijakan negara.
Ia menilai dukungan terhadap pemerintah tidak seharusnya menutup ruang koreksi, terlebih ketika kebijakan yang dijalankan mulai memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
"Saya orang pertama yang keluar dari pengurus FORMAS karena saya tidak percaya dengan sosok Hashim. Hashim itu tidak akan ada empatinya, dia terlahir sudah kaya, dia tidak mengerti cara berpikirnya orang kecil," aku Yono Hartono.***
---
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan dan pandangan para narasumber yang disampaikan kepada media terkait dinamika yang berkembang di ruang publik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan berbagai respons yang mengiringinya.
Redaksi dimadura.id tetap berpegang pada prinsip keberimbangan dan keterbukaan terhadap hak jawab maupun klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Pihak terkait yang ingin menyampaikan tanggapan, klarifikasi, atau hak jawab dapat menghubungi redaksi melalui email: redaksi@dimadura.id atau WhatsApp: 082333811209.
