NASIONAL, DIMADURA — Pernyataan Hashim Djojohadikusumo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan memantik perdebatan luas di ruang publik.
Sikap terbuka adik kandung Presiden tersebut yang menyatakan kesiapannya mendatangi kampus-kampus untuk menghadapi para pengkritik program MBG dinilai sejumlah kalangan sebagai pernyataan yang berpotensi memperkeruh situasi di tengah meningkatnya kritik terhadap penggunaan anggaran jumbo program tersebut.
Di sejumlah daerah, gelombang aksi mahasiswa mulai bermunculan dengan membawa berbagai tuntutan, mulai dari evaluasi kebijakan hingga transparansi penggunaan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp335 triliun.
Di saat bersamaan, riak perbedaan pandangan juga mulai terasa di internal Forum Masyarakat Indonesia Emas, organisasi yang selama ini dikenal dekat dengan agenda pengawalan program-program pemerintah.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia Jawa Timur periode 2025-2029, Sokip, menilai tantangan terbuka kepada para pengkritik MBG justru berpotensi memunculkan efek domino yang tidak diinginkan.
"Lewat tantangan terbuka kepada para pengkritik program Makan Bergizi Gratis, adik kandung Presiden ini seperti sedang melempar puntung rokok menyala ke atas jerami kering," kata Sokip dalam keterangannya yang diterima media ini, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, perdebatan mengenai MBG saat ini tidak lagi semata-mata berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat, melainkan telah berkembang menjadi diskursus yang lebih luas mengenai prioritas anggaran negara, komunikasi politik pemerintah, hingga cara negara merespons kritik publik.
"Baik itu menyangkut prioritas anggaran, komunikasi politik pemerintah, maupun cara negara merespons kritik publik," ujarnya.
Sokip menilai stabilitas politik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjalankan sebuah program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga ruang dialog dengan masyarakat dan kelompok-kelompok kritis.
"Ketika ruang dialog menyempit dan kritik dibaca sebagai ancaman, maka yang muncul bukan lagi konsolidasi, melainkan polarisasi yang berpotensi meluas ke berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.
