PROBOLINGGO, DIMADURA–Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM SI Kerakyatan Jawa Timur di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo tidak hanya menjadi forum penyusunan agenda organisasi.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi mahasiswa untuk memetakan sejumlah persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat.
Rakerwil yang berlangsung pada Senin (5/10/2026) itu mengusung tema “Lembaran Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Mengukuhkan Independensi, Mengakar pada Aspirasi, Mengawal Keadilan untuk Rakyat”.
Kegiatan pembukaan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda kawasan Tapal Kuda, jajaran UNUJA, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur Moh Iskil El Fatih mengatakan, forum tersebut harus menghasilkan agenda yang dapat ditindaklanjuti setelah Rakerwil berakhir.
Ia menegaskan, organisasi mahasiswa tidak boleh kehilangan fungsi kontrol sosial hanya karena berhadapan dengan pemerintah.
“BEM SI Kerakyatan tidak hadir untuk membenarkan kekuasaan. Kita berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita akan kritik dan kita kawal,” kata Iskil.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam forum tersebut, mulai dari kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, persoalan distribusi BBM, hingga isu keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan.
Menurut Iskil, pemetaan persoalan dalam Rakerwil harus dilanjutkan dengan langkah konkret. Karena itu, berakhirnya forum tidak berarti berakhir pula agenda pengawalan terhadap isu yang telah dibahas.
“Jangan berpikir setelah Rakerwil ini selesai maka persoalannya juga selesai. Justru setelah ini kita mulai bergerak. Apa yang hari ini kita petakan akan kita kawal,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang disorot ialah kelangkaan BBM. Iskil menilai masyarakat tidak seharusnya terus menanggung dampak dari persoalan distribusi.
“Rakyat tidak butuh penjelasan yang berputar-putar. Rakyat butuh BBM tersedia dan mudah diakses. Kalau ada persoalan distribusi, itu yang harus diselesaikan,” katanya.
Ia mengatakan, persoalan tersebut akan menjadi bagian dari agenda pengawalan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur sesuai dengan hasil pembahasan dalam Rakerwil.
Selain persoalan energi, isu keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan juga disebut masih menjadi perhatian mahasiswa.
Iskil mengatakan, selama masih terdapat pertanyaan mengenai proses keadilan, mahasiswa akan tetap mengawal persoalan tersebut.
“Selama persoalan keadilan masih dipertanyakan, selama itu pula mahasiswa akan terus mengawal,” tegasnya.
Iskil menambahkan, pelaksanaan Rakerwil di lingkungan pesantren juga dinilai memiliki makna tersendiri.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UNUJA sekaligus Koordinator Isu Nasional EBT BEM SI Kerakyatan, Hedi Firmansyah, mengatakan forum itu menjadi momentum untuk mempertemukan tradisi intelektual kampus dengan nilai pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Hedi, semangat tersebut sejalan dengan nilai yang diwariskan KH Zaini Mun’im, pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid.
“Ini perdana BEM SI mengadakan Rakerwil di pondok pesantren. Semangatnya sejalan dengan apa yang diwasiatkan KH Zaini Mun’im, bahwa santri yang tidak berjuang di masyarakat dan hanya memikirkan ekonomi serta pendidikannya sendiri, beliau tidak ridha,” ujar Hedi.
Ia menilai kehadiran organisasi mahasiswa di lingkungan pesantren dapat menjadi ruang pertemuan antara pendidikan, tradisi intelektual, dan pengabdian sosial.
Bagi BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, hasil Rakerwil diharapkan tidak berhenti dalam bentuk rekomendasi organisasi.
Lebih jauh, Iskil memastikan mahasiswa akan menentukan bentuk pengawalan sesuai perkembangan persoalan yang dibahas.
“Kalau harus konsolidasi, kita konsolidasi. Kalau harus audiensi, kita hadapi. Kalau suara rakyat harus dibawa ke jalan, kita siap turun ke jalan,” pungkasnya.
Rakerwil BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dijadwalkan berlangsung hingga 7 Oktober 2026 di UNUJA Probolinggo. ***
