SUMENEP, DIMADURA – Di tengah geliat digitalisasi desa dan gencarnya kampanye keterbukaan informasi publik, muncul pertanyaan yang menggelitik tentang keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Sumenep.
Pertanyaan itu sederhana, namun terasa berat bagi mereka yang pernah berada di garis depan perjuangan informasi tingkat desa. Jika sekarang anggaran KIM mencapai ratusan juta rupiah, mengapa dahulu para penggeraknya justru berkutat dengan keterbatasan?
Pertanyaan tersebut dilontarkan Akh. Fauzi, eks Ketua KIM Batuputih sekaligus mantan Humas KIM Kabupaten Sumenep. Ia mengaku bergabung secara resmi dalam KIM sejak Juli 2022 hingga akhirnya memutuskan berhenti pada 2024.
Menurut Fauzi, selama menjadi bagian dari KIM, para pegiat informasi di tingkat desa nyaris tidak pernah merasakan dukungan anggaran yang memadai. Bahkan, kata dia, bantuan yang diterima hanya berkisar sekitar Rp1 juta dan itu pun hanya beberapa kali dalam setahun.
"Kominfo selalu mewanti-wanti bahwa KIM itu tidak ada anggaran. Memang sempat ada support sekitar satu juta rupiah, tapi tidak sampai dua juta dan hanya beberapa kali. Tahun 2023 dan 2024 malah sudah tidak ada lagi karena katanya tidak ada anggaran," tuturnya kepada media ini, Selasa (16/6).
Padahal, di tengah keterbatasan tersebut, KIM Batuputih yang dipimpinnya sempat menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui website yang mereka kelola secara mandiri, KIM Batuputih berhasil masuk nominasi nasional dalam kompetisi yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Pada 2023, Fauzi bahkan sempat diundang ke Surabaya untuk menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Namun setelah kembali ke Sumenep, ia mengaku tidak melihat adanya tindak lanjut yang serius untuk pengembangan KIM.
"Kita hanya diminta datang ke kominfo, foto-foto, selesai. Tidak ada pembicaraan soal bagaimana mengembangkan KIM ke depan," katanya.
Baginya, kondisi tersebut menyisakan ironi. Di satu sisi, KIM didorong menjadi ujung tombak penyebaran informasi dan promosi potensi desa. Namun di sisi lain, para pengelolanya harus berjuang sendiri mencari biaya operasional.
"Kominfo minta anggaran ke desa, sementara desa juga bilang belum bisa karena berbagai aturan. Padahal KIM itu di bawah naungan kominfo," akunya.
Belakangan, Fauzi mengaku terkejut ketika melihat data resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Dalam data tersebut, terdapat alokasi anggaran yang terkait dengan KIM dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding pengalaman yang ia alami saat aktif menjadi pengurus.
"Saya lihat data resmi SiRUP. Untuk satu nama saja ada anggaran puluhan juta. Bahkan ada yang ratusan juta. Saya kira luar biasa sekali anggaran untuk KIM itu," ujarnya.
Berdasarkan data profil pengadaan monitoring pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep per April 2026, penerima bernama KIM PUSAKA tercatat memperoleh paket kegiatan dengan total nilai mencapai Rp299,2 juta.
Rinciannya meliputi paket Belanja Jasa Tenaga Administrasi dan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi senilai Rp36 juta dan Rp127,2 juta, serta paket Belanja Jasa Tenaga Administrasi masing-masing Rp53,8 juta dan Rp82,2 juta.
Sementara pada Tahun Anggaran 2025, penyedia CV KIM PUSAKA tercatat memperoleh dua paket pengadaan langsung dari Diskominfo Sumenep dengan total nilai Rp94.092.800.
Paket tersebut meliputi Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan sebesar Rp59.992.800 serta Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp34.100.000.
Data tersebut tentu tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran ataupun penyimpangan. Anggaran publik memang sah digunakan sepanjang sesuai ketentuan dan kebutuhan program. Namun, bagi mantan pegiat KIM di tingkat desa, kemunculan angka-angka tersebut menghadirkan ruang tanya yang sulit diabaikan.
Fauzi mengatakan, jika memang anggaran KIM tersedia dalam jumlah besar, maka semestinya penguatan KIM di desa-desa juga dapat dirasakan secara nyata oleh para pengelolanya.
"Kalau memang ada anggaran, kenapa dulu kami tidak pernah merasakan? Itu pertanyaannya," katanya.
Ia mencontohkan website KIM Batuputih yang pernah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional akhirnya berhenti beroperasi karena biaya domain dan hosting tidak lagi mampu ditanggung secara mandiri.
"Website itu akhirnya mati. Tidak ada anggaran untuk memperpanjang domain dan hosting. Padahal pernah dapat penghargaan nasional," ujarnya.
Pada akhirnya, penghargaan yang pernah diterima justru meninggalkan kesan pahit bagi sebagian pegiat informasi desa. Sebab bagi mereka, prestasi tanpa keberlanjutan ibarat piagam yang dipajang di dinding sementara rumah yang menopangnya perlahan roboh.
Mungkin inilah yang layak menjadi bahan evaluasi bersama. Sebab publik bukan hanya ingin mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan atas nama KIM, melainkan juga sejauh mana manfaatnya benar-benar kembali kepada komunitas informasi di tingkat akar rumput.
Sebab, jika yang tumbuh hanya laporan kegiatan dan dokumentasi seremonial, sementara website-website desa satu per satu padam karena kekurangan biaya operasional, maka pertanyaan Fauzi tampaknya masih akan bergema cukup lama. "Mungkin karena memang sudah takdir," pungkas Akhmad Fauzi pasrah.
---
