NEWS SUMENEP,DIMADURA–Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Fenomena tersebut diperkirakan terjadi sejak pertengahan hingga akhir Juni 2026 sehingga mendapat perhatian Pemerintah setempat.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Dadang, mengatakan antrean tersebut bukan disebabkan berkurangnya kuota BBM bersubsidi, melainkan meningkatnya permintaan masyarakat setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.
"Fenomena ini terjadi karena kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi," kata Dadang saat dikonfirmasi, Kamis (2/7/2026).
Menurut dia, kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Sumenep telah ditetapkan pemerintah sejak awal tahun berdasarkan kebutuhan setiap bulan.
Karena itu, kuota tidak mengalami pengurangan, meskipun stok di lapangan dapat lebih cepat habis apabila terjadi lonjakan konsumsi.
Dadang menjelaskan, kuota dan stok merupakan dua hal yang berbeda.
Kuota adalah alokasi yang ditetapkan pemerintah untuk satu tahun dan didistribusikan setiap bulan, sedangkan stok merupakan ketersediaan BBM di lapangan yang dapat berubah sesuai tingkat konsumsi masyarakat.
Untuk mengatasi antrean yang terjadi, kata dia, pemerintah daerah berkoordinasi dengan PT Pertamina agar pengaturan distribusi BBM bersubsidi pada Juli 2026 dapat berjalan lebih optimal.
"Melalui Pertamina nanti, insya Allah pada Juli ini ada pengaturan. Mudah-mudahan langkah tersebut dapat mengurangi antrean di seluruh SPBU," terangnya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi sistem pembelian BBM menggunakan barcode di sejumlah SPBU.
Skema tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran sekaligus membatasi volume pembelian sesuai ketentuan.
"Barcode menjadi salah satu skema yang diterapkan Pertamina di sejumlah SPBU. Nantinya akan ada pembatasan pembelian maksimal sehingga distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran," kata Dadang.
Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk menggunakan BBM nonsubsidi agar alokasi BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya.
"Imbauan kami kepada masyarakat yang mampu agar menggunakan BBM nonsubsidi," tuturnya.
Di samping itu, Dadang meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang dapat memicu kelangkaan di lapangan.
"Kami berharap masyarakat menggunakan BBM sesuai kebutuhan sehingga stok tetap mencukupi dan tidak terjadi panic buying," katanya. ***
