SUMENEP, DIMADURA–Pengawasan anggaran daerah tidak cukup hanya mengandalkan kritik. Dibutuhkan kemampuan membaca dokumen, membedah kebijakan, hingga menelusuri penggunaan uang publik.
Atas dasar itu, Forum Analisis Kebijakan Transformasi dan Advokasi (FAKTA Foundation) menggelar Sekolah Anggaran 2026 Angkatan IV di Rumah Kebangsaan Jawa Timur, Surabaya, pada 30 Oktober hingga 3 November 2026.
Mengusung tema Mencetak Analis Muda, Mengawal Akuntabilitas APBD Sumenep, kegiatan ini diarahkan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan mengenai tata kelola keuangan daerah.
Peserta diperkenalkan pada proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
FAKTA Foundation menempatkan pendidikan anggaran sebagai upaya memperluas keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan pemerintah.
Sebab, APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen pemerintahan, melainkan instrumen yang menentukan arah pembangunan dan distribusi manfaat bagi masyarakat.
Sekretaris Jenderal FAKTA Foundation, Moh. Pudali Arodani, mengatakan keterlibatan pemuda dalam pengawasan anggaran perlu dibangun melalui penguatan kapasitas intelektual.
Menurut dia, generasi muda harus memiliki kemampuan memahami kebijakan fiskal agar kritik yang disampaikan tidak berhenti pada penilaian, tetapi juga didukung analisis dan rekomendasi.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan daerah. Kita perlu membekali diri dengan kemampuan membaca, menganalisis, dan memahami kebijakan anggaran agar mampu memberikan pengawasan sekaligus menawarkan gagasan dan rekomendasi yang solutif bagi pemerintah daerah,” jelasnya. (1/11/26).
Dalam pelatihan itu, FAKTA Foundation menghadirkan Mauli Fikr, pemerhati kebijakan anggaran, sebagai salah satu pemateri.
