SUMENEP, DIMADURA–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperluas pengawasan perilaku aparatur sipil negara (ASN) hingga ke luar lingkungan kedinasan.
Melalui kebijakan baru, seluruh ASN dan tenaga pendukung pemerintah daerah dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape, termasuk ketika menjalani aktivitas pribadi di luar jam kerja.
Larangan tersebut ditetapkan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo melalui Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara.
Surat edaran itu ditandatangani pada Senin, 9 November 2026.
Kebijakan tersebut tidak sekadar mengatur kawasan bebas asap rokok di lingkungan perkantoran.
Pemkab Sumenep juga memasukkan penggunaan vape di luar jam kedinasan sebagai perilaku yang harus dihindari oleh seluruh aparatur dan tenaga pendukung.
Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi penerbitan aturan itu adalah kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai media konsumsi zat berbahaya dan terlarang.
Dalam surat edaran itu, sejumlah zat yang menjadi perhatian antara lain sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine.
Bupati Achmad Fauzi menilai langkah pencegahan perlu dilakukan untuk melindungi aparatur pemerintah dari kemungkinan penyalahgunaan narkotika maupun zat berbahaya lainnya.
"Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape)," demikian bunyi ketentuan dalam surat edaran tersebut.
Selain menyasar perilaku pegawai, aturan itu juga mengatur penggunaan vape di kawasan perkantoran pemerintah.
ASN dan tenaga pendukung diwajibkan menjaga lingkungan kerja agar terbebas dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik.
Ketentuan tersebut turut berlaku bagi masyarakat yang datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan pelayanan.
Pengunjung yang kedapatan menggunakan vape akan ditegur petugas, diminta menghentikan aktivitasnya, dan menyimpan perangkat tersebut.
"Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bebas dari asap rokok maupun uap vape," tegas Fauzi dalam surat edaran itu.
Untuk memastikan aturan tidak berhenti sebagai imbauan, Pemkab Sumenep menyerahkan pengawasan kepada atasan langsung dan pejabat yang memiliki kewenangan.
Mereka bertanggung jawab memantau kepatuhan pegawai di lingkungan kerja masing-masing.
Pemerintah daerah juga meminta pemasangan papan atau informasi larangan penggunaan vape di sejumlah titik strategis.
Langkah ini dimaksudkan agar ketentuan tersebut diketahui pegawai maupun masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan.
Bagi ASN dan tenaga pendukung yang melanggar, Pemkab Sumenep menyiapkan mekanisme pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian ditegaskan dalam surat edaran Bupati. ***
