SumenepTomang

Alokasi DBHCHT Sumenep 2024 Rp 47 Miliar, Legislatif Muhri Sentil 6 OPD Terkait

Avatar Of Dimadura
535
×

Alokasi DBHCHT Sumenep 2024 Rp 47 Miliar, Legislatif Muhri Sentil 6 OPD Terkait

Sebarkan artikel ini
Ketua Fraksi Pkb Dprd Sumenep, M. Muhri, S.th.i (Foto: Dokumen Dimadura.id)
Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep, M. Muhri, S.TH.I (Foto: Dokumen dimadura.id)

Logo Dimadura.idNEWS SUMENEP Tahun ini, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat pagu anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp47 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menjelaskan bahwa total anggaran Rp47 miliar ini adalah pagu murni untuk tahun 2024 yang akan segera direalisasikan.

Menurut Dadang, dana tersebut akan dialokasikan untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah penghasil tembakau.

BACA JUGA: Raden Trunajaya: Dari Pemberontakan hingga Nama yang Diabadikan

“Itu tersebar pada enam OPD. Total anggaran tersebut merupakan pagu murni 2024 ini, anggaran ini akan segera direalisasikan,” jelas Dadang, sebagaimana keterangan yang diterima media ini, Senin (14/7).

Berikut adalah rincian alokasi anggaran DBHCHT untuk masing-masing OPD:

  1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB): Rp31 miliar
  2. Dinas Tenaga Kerja: Rp682 juta
  3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): Rp1 miliar
  4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP): Rp8,4 miliar
    Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
  5. Anak (Dinsos P3A): Rp2,9 miliar
    Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag): Rp600 juta, dan Kawasan Industri
  6. Hasil Tembakau (KIHT) sebesar Rp2,5 miliar

Dadang menegaskan, enam OPD tersebut diharapkan dapat merealisasikan DBHCHT sesuai kebutuhan masyarakat melalui berbagai program peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumenep.

Program-program ini meliputi layanan kesehatan, pelatihan tenaga kerja, penegakan hukum dan ketertiban, ketahanan pangan, pemberdayaan sosial, serta pengembangan industri dan perdagangan.

BACA JUGA: Mengenal 4 Jenis Seni Permainan Kuda Tradisional Masyarakat Madura

Menurut dia, tantangan utama yang bakal dihadapi adalah bagaimana realisasi anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat guna.

Dadang menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan dana tersebut untuk memastikan bahwa program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Anggaran DBHCHT tahun ini harus digunakan dengan tepat sasaran dan tepat guna, sehingga program pemerintah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Politikus muda PKB Sumenep, M Muhri, meminta pihak eksekutif Pemkab Sumenep penerima DBHCHT 2024 benar-benar serius dalam memanfaatkan anggaran tersebut.

Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, jelas dia, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif.

“Termasuk pelaporan rutin oleh masing-masing OPD mengenai progres dan dampak dari program yang dibiayai oleh DBHCHT. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi implementasi program juga sangat penting,” pesan Ketua Fraksi PKB DPRD Sumenep itu.

BACA JUGA: Aloska Reborn: Permata Wisata Baru di Sumenep

Dalam konteks ini, media massa dan jurnalis menurutnya juga memiliki peran krusial dalam melakukan pengawasan dan pelaporan.

“Dengan memantau dan melaporkan perkembangan serta tantangan yang dihadapi dalam realisasi anggaran, jurnalis dapat membantu memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan,” paparnya menambahkan.

Pelaporan yang akurat dan berimbang, lanjut dia, akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan dana publik dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan.

“Dengan rincian anggaran yang jelas dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengawasan terhadap realisasi anggaran menjadi sangat penting,” ujarnya.

Hal ini menurutnya tidak hanya untuk memastikan penggunaan dana yang efisien, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Masyarakat Sumenep diharapkan akan merasakan manfaat dari program-program yang didanai oleh anggaran ini, sehingga kualitas hidup mereka dapat meningkat secara signifikan.

“Sebagai langkah ke depan, pemerintah Kabupaten Sumenep perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran DBHCHT. Dengan demikian, harapan bahwa dana sebesar Rp47 miliar ini akan benar-benar membawa perubahan positif bagi masyarakat Sumenep,” pungkasnya.***

Potret Warga Pulau Masalembu Teriak Kehilangan Pemerintah (Foto: Istimewa/Doc. Dimadura)
Headline

NEWS DIMADURA, SUMENEP – Warga Kecamatan (Pulau) Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah yang dianggap absen dari tugasnya. Mereka memasang banner bertuliskan “Masyarakat Kehilangan Pemerintah!” sebagai…