NEWS SUMENEP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mendapatkan hibah sebesar Rp 70 miliar dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati pada 27 November 2024 mendatang.
Sesuai prosedur, pencairan dana tersebut dilakukan dalam dua tahap. Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen dengan nilai sekitar Rp 28 miliar, sementara tahap kedua sebesar 60 persen atau Rp 42 miliar.
“Pencairan dilakukan dua kali,” terang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumenep, Achmad Dzulkarnain, Senin (14/7).
Namun, Dzulkarnain menyatakan bahwa anggaran yang dicairkan pada tahap pertama tidak terpakai sama sekali, sehingga tidak ada laporan pertanggungjawaban (SPj) yang dibuat. Hanya ada rekening koran sebagai bukti.
“Tidak ada SPj-nya karena memang tidak terpakai sama sekali, makanya sempat dikembalikan. Kalau sekarang mungkin sudah terpakai,” terkanya.
BACA JUGA:
Kabakesbangpol Dzulkarnain lanjut mengutarakan bahwa saat ini, KPU Sumenep telah mengajukan proses pencairan untuk tahap kedua. Meskipun tidak ada SPj untuk pencairan tahap pertama, hal ini diperbolehkan dengan alasan bahwa SPj dapat disatukan dalam laporan keseluruhan.
“Boleh nanti disatukan, itu tidak masalah. Makanya, KPU Sumenep sekarang mengajukan pencairan lagi,” tukas mantan Kadinsos Sumenep itu.
Ia berharap agar KPU Sumenep memanfaatkan dana hibah tersebut dengan baik. Sebab, anggaran tersebut menurutnya telah melalui proses pembahasan dan persetujuan bersama antara Pemkab Sumenep dan DPRD setempat.
“Harapan kami, optimalkan saja anggaran yang ada. Dikelola dengan baik untuk kebutuhan pilkada,” pesan Achmad Dzulkarnain.
