NEWS SUMENEP – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, diduga menghindar dari wartawan yang ingin hendak mengonfirmasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024.
Anggaran sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan untuk Satpol PP Sumenep itu masih menjadi misteri, mengingat sikap Wahyu yang menghindari pertanyaan mengenai peruntukan dana tersebut.
Ketika wartawan mencoba mendapatkan penjelasan tentang rincian penggunaan anggaran yang seharusnya mendukung program pengawasan dan penegakan hukum terkait cukai tembakau, Wahyu tampak “ngumpet” dari jangkauan media.
“Pak Kasat sedang capek karena baru pulang dari acara Pramuka,” ujar salah satu petugas di kantor setempat, Rabu (14/8).
Petugas tersebut juga menginformasikan bahwa Wahyu tidak dapat ditemui karena alasan yang tidak jelas, meskipun pantauan media menunjukkan Wahyu masih berada di ruangannya.
Dikonfirmasi lebih lanjut melalui saluran teleponnya, Wahyu juga tidak merespons panggilan meski nada tunggu teleponnya berdering. Sikap menghindar ini memicu spekulasi tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Kejadian ini terjadi ketika para jurnalis mencoba meminta klarifikasi dan penjelasan mengenai rencana penggunaan DBHCHT, yang seharusnya digunakan untuk program-program yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terkait cukai tembakau.
BACA JUGA:
Diketahui, pagu anggaran DBHCHT tahun 2024 untuk Kabupaten Sumenep, Madura, telah ditetapkan sebesar Rp47 miliar, dengan alokasi untuk enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Satpol PP.
Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar mengungkapkan, bahwa dana tersebut akan dialokasikan kepada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Itu tersebar pada enam OPD. Total anggaran tersebut merupakan pagu murni 2024 ini. Anggaran ini akan segera direalisasikan,” kata Dadang dalam keterangannya, Minggu (14/7/2024) lalu.
Berdasarkan data dari Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, alokasi anggaran sebesar Rp47 miliar ini didistribusikan ke beberapa OPD, berikut rinciannya.
1. Dinas Dinkes P2KB sebesar Rp31 miliar.
2. Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp682 juta.
3. Satpol PP sebesar Rp1 miliar.
4. DKPP sebesar Rp8,4 miliar.
5. Dinsos P3A sebesar Rp2,9 miliar.
6. Diskoperindag sebesar Rp600 juta, dan KIHT sebesar Rp2,5 miliar.
Dadang menjelaskan, bahwa anggaran DBHCHT 2024 ini akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Satpol PP Sumenep mengenai alasan menghindarnya dari upaya konfirmasi wartawan.***
