Reses Dapil VII Sumenep: Warga Masalembu, Masakambing, dan Karamian Sampaikan Tuntutan Pembangunan

NEWS SUMENEP, DIMADURA – Warga di tiga pulau terpencil—Masalembu, Masakambing, dan Karamian—memanfaatkan momentum reses Anggota DPRD Sumenep Dapil VII, Ahmad Juhairi, untuk menyuarakan langsung tuntutan pembangunan yang selama ini belum terjawab.

Dalam reses yang digelar pada 7–12 April 2025 tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kebutuhan dasar hingga desakan penguatan infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan kepulauan.

Di titik pertama, Pulau Masalembu, pada 7 April 2025, masyarakat menyuarakan urgensi keamanan laut dan transparansi penggunaan anggaran.

“Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi perlunya percepatan pendirian pos keamanan laut, harus ada kriteria penentuan skala prioritas alokasi pokir, penegakan Perda perlindungan nelayan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, aparat penegak hukum, dan program subsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran,” tutur Juhairi kepada media ini, Rabu (16/4/2025).

Pada 8 April 2025 di Pulau Masakambing, aspirasi masyarakat menekankan persoalan kelistrikan, ketahanan pangan, dan infrastruktur.

“Beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan antara lain perbaikan dan peningkatan kualitas layanan listrik, pemenuhan alat pendukung sektor pertanian, pengembangan sumber daya lokal agar tidak tergantung pada suplai LPG dari luar, peningkatan jalan dan jaringan komunikasi, serta pengawasan maksimal atas penggunaan anggaran negara,” terangnya lebih lanjut.

Baca Juga:

Ketua PKDI Bocorkan Rahasia Terkait Kunjungan Ratusan Kades Sumenep ke IKN

Kemudian di titik ketiga, Pulau Karamian, pada 12 April 2025, masyarakat menuntut pelibatan lebih dalam proses pembangunan dan pemenuhan fasilitas dasar.

“Warga menekankan pentingnya keterbukaan anggaran dan partisipasi dalam musrenbang, penambahan pembangkit listrik, ambulans laut, perbaikan data kependudukan, serta upaya serius dalam pemberantasan narkoba,” katanya.

Seluruh aspirasi ini, menurut Juhairi, akan menjadi bahan penting dalam perumusan kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.

“Bagi saya, reses bukan hanya sekadar ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, tapi juga ruang untuk menyampaikan evaluasinya terhadap kerja-kerja wakil rakyatnya,” tegasnya.***