Google Maps Pun Membuat Orang Bertanya
Rasa penasaran itu semakin besar ketika saya coba membuka Google Maps.
Dalam peta digital, Desa Kaduara Timur masih tergambar melampaui posisi tugu perbatasan yang sekarang berdiri. Artinya, terdapat irisan antara persepsi masyarakat dengan representasi batas wilayah di peta digital.
Kita ketahui, Google Maps memang bukan dokumen hukum yang menetapkan batas administrasi. Namun, ketika peta digital, cerita masyarakat, dan posisi fisik tugu menghadirkan tafsir yang berbeda, pemerintah memiliki alasan kuat untuk memberikan penjelasan yang utuh.
Apalagi, batas wilayah bukan hanya soal papan nama. Ia berkaitan dengan administrasi kependudukan, pelayanan publik, pajak, pembangunan desa, hingga kepastian hukum.
Kabupaten Kepulauan Dimulai dari Daratan
Usulan Kabupaten Sumenep Kepulauan disebut lahir dari kebutuhan memperkuat pembangunan wilayah kepulauan.
Itu masuk akal. Sumenep memiliki 126 pulau. Sebanyak 48 pulau dihuni. Sisanya, 78 pulau belum berpenduduk. 78 pulau itu tersebar sebagai pulau-pulau kecil yang memerlukan biaya pembangunan jauh lebih besar dibanding wilayah daratan.
Namun, gagasan besar sering kali diuji oleh persoalan yang tampak kecil. Salah satunya adalah kepastian batas wilayah.
Sebab, bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang perluasan afirmasi pembangunan kepulauan, jika garis batas di pintu masuk kabupaten sendiri masih diperdebatkan masyarakat?
