TOMANG, SUMENEP – Kadinsos Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan bahwa soal pengentasan kemiskinan bukanlah hanya tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A).
Mengutip laman BPS Jatim, data penduduk miskin di Kabupaten Sumenep per tahun 2021-2023 masih fluktuatif di angka 224,73 – 206,20 – 206,10. Artinya, selama tahun 2022 hingga 2023, capaian Pemkab Sumenep dalam hal pengentasan kemiskinan hanya berhasil menurunkan 10 persen dari data tahun sebelumnya.
BACA JUGA:
- Ini Maksud 12 Rora Bhâsa Madhurâ: Ajâgâ Malèng, Naè’ Nyèor, Ngalè Somor dan 9 Lainnya
- Renungkan Kata-kata Bahasa Madura Pengetuk Hati ini, Lihat Efek Apa yang Terjadi!
Menanggapi hal itu, Kadinsos Achmad Dzulkarnain mengatakan, upaya penanganan dan pengentasan kemiskinan ini menjadi tugas bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Data kemiskinan itu bukan hanya ranahnya Dinsos. Dinsos itu hanya salah satu pilar kecil saja yang bertugas untuk menangani masalah kemiskinan,” terangnya kepada media ini, Rabu (1/11).
“Upaya itu bisa dari (Dinas) pertanian, perikanan, bisa lagi dari UHC (Dinkes, red) itu kan ada untuk orang yang tidak mampu,” sebutnya mencontohkan.
Lebih dalam Kadis Dzulkarnain menegaskan bahwa, ranah tugas pengentasan kemiskinan sebenarnya bisa dievaluasi dari kinerja Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA).
“Dalam hal ini mungkin sebagai dapur kebijakan itu ada di BAPPEDA. BAPPEDA yang mensetting angka kemiskinan itu dari segi apa saja,” ungkapnya.
BACA JUGA:
- Tello Lèkor Nyamana Ghi-bighiyân Bhâsa Madhurâ
- 10 Kata-kata Menyentuh Anak Jalanan Bahasa Madura dan Artinya
“Apakah dia (masyarakat, red) kekurangan alat pertanian, maka masuklah Dinas Pertanian. Kalau dia hidup kurang mampu, masuklah Dinsos. Kalau dia tidak mampu di bidang nelayan, harusnya di (Dinas) Perikanan. Harusnya seperti itu,” jelasnya menambahkan.
Selebihnya adalah pelaksanaan pembangunan yang direncanakan BAPPEDA dengan jalan sinergi antar OPD setempat.
“Jadi semua OPD itu bersinergi, bagaimana kemiskinan itu bisa diatasi,” pungkasnya.
Disinggung soal tuntutan demo mahasiswa, Selasa (31/10), agar Bupati mengevaluasi kinerja Dinas Sosial, Kadinsos Achmad Dzulkarnain menyatakan bahwa pihaknya memang harus senantiasa siap untuk itu.
“Silakan saja, bapak bupati walaupun tidak diminta oleh teman-teman mahasiswa, tetap akan mengevaluasi,” ucapnya.
BACA JUGA:
- Menelusuri Jejak Raja dan Ulama di Desa Bangkal
- Pasera se Nemmo Aqua?
- Mengenang Bapak Oemar Sastrodiwirjo
Sejauh ini, lanjut Kadinsos Achmad Dzulkarnain, pihaknya telah mengerjakan tugas Dinas Sosial dalam hal penanganan kemiskinan dimana hal ini menurutnya juga sudah termasuk upaya pengentasan kemiskinan.
“Kan sudah kita berbuat, gitu leh. Dana DBHCT sudah kita gelontorkan, kemudian kemarin bantuan untuk Lansia, ada sekitar 300, juga sudah kita gelontorkan. Termasuk juga menyalurkan beasiswa bagi adik-adik yang (tergolong, red) kuliahnya dia tidak mampu,” katanya.
“Itulah beberapa perintah dari bapak bupati kepada Dinsos. Jadi kita sudah bergerak melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh pak bupati,” tegasnya.***
