Sebaliknya, Jokowi memiliki modal elektoral untuk membuktikan bahwa sebagian besar kekuatan politiknya berasal dari hubungan langsung dengan publik.
Pertarungan inilah yang tampaknya mulai berlangsung. Bukan lagi soal siapa meninggalkan siapa, tetapi siapa yang lebih berhak atas warisan politik satu dekade terakhir.
Saya kira ini menarik. Di tengah kritik keras dari sejumlah kader PDIP, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru memilih nada yang lebih lunak.
Kepada wartawan, Puan mengatakan, safari politik merupakan hak setiap warga negara.
"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," ujar putri mantan Presiden RI ke-5 itu, sebagaimana dilansir Detik.com, Selasa (30/6), dikutip Kamis (2/7/2026).
Menariknya, Puan juga memberikan pesan politik yang menggelitik. "Dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," katanya.
Barangkali di sinilah perbedaan mulai terlihat. Sebagian kader PDIP memilih menyerang. Sebagian lainnya memilih menghitung.
Golkar Menunggu, Gerindra Mengamati
Partai-partai koalisi pemerintah tampaknya belum melihat alasan untuk masuk terlalu jauh ke dalam konflik tersebut.
Golkar memilih posisi paling pragmatis. Kondisi itu tergambar dalam pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia saat diwawancara media, Sabtu (27/6/2026),
