“Pertarungan awal menuju Pilpres 2029 telah dimulai, hanya saja para pemain masih menyebutnya sebagai silaturahmi, konsolidasi, atau menjaga kondusivitas.” — Mazdon
KOLOM, DIMADURA – Politik Indonesia memiliki tradisi yang unik. Kenapa? Karena lumrahnya, ketika para politisi mengatakan belum ingin berbicara soal pemilu, biasanya justru pada saat itulah, mesin-mesin politik mulai dinyalakan.
Ketika mereka mengatakan fokus pada rakyat, saat itu pula, struktur partai diam-diam mulai dirapikan. Saat mereka meminta publik menjaga kondusivitas, maka di situ ada indikasi, bahwa para elite, mulai menghitung kemungkinan koalisi berikutnya.
Karena itu, safari nasional Joko Widodo bersama PSI layak dibaca lebih dari sekadar perjalanan seorang mantan presiden yang ingin menyapa masyarakat.
Sah-sah saja jika kita coba menerka bahwa, ada sesuatu yang sedang dibangun, sedang dipersiapkan atau, bahkan sedang diuji.
Mesin Politik Baru Bernama PSI
Politik modern tidak dimenangkan oleh popularitas semata. Ia dimenangkan oleh organisasi. Struktur. Kader. Logistik dan, tentu saja: jaringan.
Karena itu, ketika Jokowi berbicara mengenai pembangunan "mesin politik besar", bisa kita tafsir bahwa ia sedang menggunakan bahasa paling jujur dalam dunia politik.
Sebagaimana dilansir sejumlah media mainstream nasional, Jumat (26/6/2026), Jokowi mengawali safari nasionalnya dari Lampung dengan mengenakan atribut PSI, didampingi, Kaesang Pangarep. Ya, putra Jokowi yang saat ini belum masuk di lingkar main kekuasaan. Toh, ia sudah didapuk sebagai Ketua Umum PSI.
Dalam kesempatan itu Jokowi menjelaskan secara terbuka tujuan perjalanannya. "Kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivasi, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komplet, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang besar," kata presiden dua periode itu.
Kalimat tersebut hampir tidak menyisakan ruang tafsir. Di satu sisi, kita sepakat, mesin politik tidak dibangun untuk hari ini. Mesin politik dibangun untuk pertandingan berikutnya.
Ya, pertandingan berikutnya itu bernama Pemilu 2029.
Pertanyaan pentingnya sekarang adalah, apakah Jokowi sedang membangun kendaraan politik baru? Lanjut ke pertanyaan lebih ke dalam: Siapa sebenarnya, yang nanti akan mengendarai kendaraan tersebut?
Warisan Kekuasaan Menuju Pewarisan Pengaruh
Selama sepuluh tahun terakhir, Jokowi membangun salah satu modal politik terbesar dalam sejarah demokrasi pasca reformasi.
Popularitas. Jaringan birokrasi. Kedekatan dengan pemilih kelas menengah dan akar rumput. Relasi dengan kepala daerah dan, pengaruh yang melampaui batas partai politik.
Masalahnya, pengaruh politik jarang bersedia ikut pensiun bersama jabatan. Ia biasanya mencari rumah baru. Mencari saluran baru. Mencari bentuk baru.
Atas itu, pastinya banyak pihak melihat PSI sedang dipersiapkan menjadi rumah baru itu.
Coba kita lihat komentar Ketua DPP PDIP Guntur Romli, sebagaimana dilansir Detik.com, Jumat (26/6/2026). Di situ, ia menilai safari Jokowi sebagai bagian dari proyek politik jangka panjang untuk keluarga Jokowi.
"Itu kampanye politik untuk 2029, buat pemenangan anak-anaknya dia. Gibran yang kemungkinan besar tidak bersama Prabowo lagi. Dan meloloskan PSI yang diketuai oleh Kaesang."
Di situ bahkan Guntur menguatkan pernyataannya dengan kalimat terbuka ini, "Juga untuk kepentingan Pilpres 2029 buat Gibran, bukan buat Prabowo," tegasnya.
Tentu saja, tudingan tersebut dapat diperdebatkan. Akan tetapi, pembaca barangkali sepakat, bahwa politik tidak hanya hidup dari fakta. Politik juga hidup dari persepsi. Dan persepsi publik, mulai membaca pola yang sama.
Di satu sisi, terdapat Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden.
Di sisi lain, terdapat Kaesang Pangarep di kursi ketua umum PSI.
Di tengah keduanya, terdapat Jokowi dengan pengaruh politik yang masih sangat besar.
Jika ketiganya bergerak dalam orbit politik yang sama, publik tentu berhak bertanya: Apakah ini sekadar regenerasi politik biasa? Ataukah sedang berlangsung proses institusionalisasi pengaruh keluarga dalam politik nasional?
PDIP dan Pertarungan atas Warisan Politik
Perpisahan Jokowi dan PDIP tampaknya telah melewati fase emosional. Yang tersisa sekarang adalah perebutan legitimasi politik.
PDIP memiliki alasan historis untuk mengklaim bahwa Jokowi lahir dari rahim partai.
Sebaliknya, Jokowi memiliki modal elektoral untuk membuktikan bahwa sebagian besar kekuatan politiknya berasal dari hubungan langsung dengan publik.
Pertarungan inilah yang tampaknya mulai berlangsung. Bukan lagi soal siapa meninggalkan siapa, tetapi siapa yang lebih berhak atas warisan politik satu dekade terakhir.
Saya kira ini menarik. Di tengah kritik keras dari sejumlah kader PDIP, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani justru memilih nada yang lebih lunak.
Kepada wartawan, Puan mengatakan, safari politik merupakan hak setiap warga negara.
"Safari politik, hak semua warga negara untuk bisa melakukan kunjungan ke mana saja," ujar putri mantan Presiden RI ke-5 itu, sebagaimana dilansir Detik.com, Selasa (30/6), dikutip Kamis (2/7/2026).
Menariknya, Puan juga memberikan pesan politik yang menggelitik. "Dalam situasi global yang sekarang sedang tidak menentu, alangkah baiknya jika kita sama-sama bisa menjaga situasi untuk bisa tetap kondusif," katanya.
Barangkali di sinilah perbedaan mulai terlihat. Sebagian kader PDIP memilih menyerang. Sebagian lainnya memilih menghitung.
Golkar Menunggu, Gerindra Mengamati
Partai-partai koalisi pemerintah tampaknya belum melihat alasan untuk masuk terlalu jauh ke dalam konflik tersebut.
Golkar memilih posisi paling pragmatis. Kondisi itu tergambar dalam pernyataan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia saat diwawancara media, Sabtu (27/6/2026),
Ia menyebut, perpindahan Jokowi dari PDIP ke PSI sebagai sesuatu yang lumrah dalam demokrasi.
"Dulu beliau adalah kader PDIP, sekarang berpindah menjadi kader PSI, sesuatu yang biasa saja," katanya.
Dilihat dari pernyataan itu, Golkar tampaknya memahami satu hal. Bahwa dalam politik Indonesia, memusuhi figur dengan pengaruh elektoral besar bukanlah investasi politik yang bijak.
Sementara itu, Gerindra tampaknya lebih berhati-hati. Partai pemenang ini sepertinya memilih menunggu peta kekuatan benar-benar terlihat, sebelum kemudian menentukan posisi.
Sebagaimana dilansir Detik.com, Rabu (1/7/2026), Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong menegaskan, bahwa partainya memilih fokus pada pemerintahan Prabowo. "Pemilu masih lama, kita concern dulu lah bekerja untuk rakyat," katanya.
Pernyataan itu terdengar normatif. Tetapi dalam politik, diam sering kali merupakan strategi.
Teka-teki Bernama PDIP
Jika ada partai yang paling sulit dibaca saat ini, jawabannya adalah PDIP. Mereka tidak berada di pemerintahan. Tetapi juga tidak sepenuhnya berada di luar pemerintahan.
Mereka menyebut dirinya penyeimbang. Masalahnya, politik tidak terlalu ramah terhadap wilayah abu-abu.
Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP menentukan sikap secara tegas. "Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu," ucapnya, sebagaimana dilansir Detik.com, Kamis (18/6/2026),
Sehari kemudian Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi.
"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan?"
Pertanyaan tersebut tentu tidak hanya ditujukan kepada PDIP, tapi juga ditujukan kepada konfigurasi politik nasional pasca Pilpres 2024.
Apakah Indonesia sedang bergerak menuju demokrasi dengan oposisi yang semakin kecil?
Ataukah semua pihak sebenarnya sedang menunggu momentum negosiasi politik berikutnya?
Itulah barangkali dua pertanyaan yang bisa mewakili titik pijak pembacaan terhadap arah politik PDI Perjuangan saat ini.
Stabilitas Hari Ini, Kontestasi Esok Hari
Di tengah seluruh dinamika tersebut, ada satu variabel yang justru paling menentukan. Ya, pemerintahan Prabowo-Gibran itu sendiri.
Hingga hari ini, pemerintahan masih berada pada fase konsolidasi. Gerindra fokus memastikan program-program prioritas Presiden Prabowo berjalan. Koalisi pemerintah relatif solid. Hubungan personal Prabowo dan Jokowi juga masih terlihat harmonis.
Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong, komunikasi kedua tokoh masih berlangsung baik.
Bahkan putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, beberapa waktu lalu terlihat mengunjungi kediaman Jokowi di Solo.
Namun demikian, politik memiliki hukum yang hampir selalu berulang. Hubungan antara pendahulu dan penerus, biasanya berjalan harmonis selama kepentingan keduanya masih bertemu.
Persoalan mulai muncul ketika suksesi berikutnya mulai mendekat. Di titik inilah, pertanyaan besar mulai relevan diajukan:
- Apakah Gibran pada akhirnya akan menjadi penerus politik Prabowo?
- Ataukah ia akan tetap menjadi penerus politik Jokowi?
- Apakah PSI kelak akan menjadi bagian dari arsitektur kekuasaan Prabowo?
- Ataukah justru menjadi pusat gravitasi baru yang berdiri sendiri?
Jawaban atas pertanyaan itu mungkin belum tersedia hari ini. Tetapi politik, selalu memberikan petunjuk jauh sebelum memberikan jawaban.
Dan mungkin, safari Jokowi adalah salah satu petunjuk paling penting yang sedang diberikan kepada publik saat ini.
Sebab dalam politik Indonesia, pensiun sering kali hanyalah istilah administratif. Bukan istilah kekuasaan. Selebihnya, wallahu a'lam!
***
